Minggu, 20 Januari 2019
Uncategorized

Lidah tak bertulang, Dua kali APBD Program Pilkades Nisel Gagal Total

Ketua Fraksi PAN Yaaro Zamili ketika dikonfirmasi (03/10/2018)
Aliansi Masyarakat Desa di aula kantor DPRD (22/05/2018)
Hak Interpelasi DPRD tidak memenuhi kuorum (25/09/2018)
Anggota DPRD, Budieli Laia pada saat dikonfirmasi wartawan (30/09/2018)
2.17Kviews

Nias Selatan, GlobalniasIndocom

Memang Lidah Tak Bertulang (sesumbar rumor)… Dua tahun berturut – turut telah diprogramkannya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Defenitif di – 459 desa se- Kabupaten Nias Selatan (Nisel), telah disepakati oleh lembaga DPRD bersama Pemda Nias Selatan dibuktikan adanya pengalokasian biaya Pelaksanaan Pilkades tersebut didalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp. 4,8 Miliar dan disusul pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 6,3 Miliar, namun program yang sangat diharapkan dan ditunggu – tunggu oleh masyarakat tersebut gagal total dan semua itu hanya bagaikan mimpi di siang bolong, ungkap sejumlah sumber yang layak dipercaya.

Sebelumnya juga, empat bulan yang lalu pada tanggal 22 Mei 2018, Ratusan Masyarakat Nias Selatan yang bergabung didalam Aliansi Masyarakat Desa se-Kabupaten Nias Selatan (AMADAKANIS) telah mendatangi kantor DPRD Nias selatan.
Kedatangan AMADAKANIS di kantor Wakil Rakyat tersebut untuk mendesak DPRD Nias Selatan MEMBERI SOMASI kepada Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan dan menuntaskan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pada tahun 2018 (lihat foto tayangan berita).

Pemilihan Kepala Desa di daerah itu didesak dengan salah satu alasan bahwa seluruh Kepala Desa di wilayah Kabupaten itu dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), keseluruhan PNS tersebut masih berstatus Pejabat Sementara (Pjs), bahkan di sejumlah desa di daerah itu masih terdapat Pj. Kepala desa yang telah mencapai 7 tahun.
Atas desakan Aliansi masyarakat tersebut sehingga pada saat itu, bertempat di aula kantor DPRD Nias selatan, jalan Saonigeho kilometer 3 Telukdalam, telah dibuat keputusan mufakat bersama oleh Pihak DPRD, Pihak Pemda dan Pihak Aliansi Masyarakat Desa Se Kabupaten Nias Selatan (AMADAKANIS).

Keputusan bersama yang dituangkan didalam “BERITA ACARA” tersebut (lihat bukti foto tayangan berita), telah ditandatangani oleh 11 anggota DPRD Nias Selatan didalamnya termasuk Ketua DPRD Sidiadil Harita serta 2 Wakil Ketua DPRD (Yohana Duha, Elisati Halawa) dan Kadis DPMD Albert Duha serta ditandatangani 10 orang mewakili Pihak Aliansi Masyarakat Desa Se Kabupaten Nias Selatan.

Hasil mufakat yang tertuang didalam berita acara itu yakni:
1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias Selatan wajib dilaksanakan pada tahun 2018,
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa secara serentak di 459 se- Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan setelah pengesahan PAPBD Tahun Anggaran 2018.
3. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pilkades TA. 2018 Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pilkades dan ditetapkan bersama – sama dengan DPRD Nias Selatan pada PAPBD 2018.
4. DPRD Kabupaten Nias Selatan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk segera menyusun dan menetapkan tahapan Pemilihan Kepala Desa tahun 2018 (lihat dokumen tayangan berita).

Pada tanggal 20 Agustus 2018, oleh 6 Fraksi DPRD Nias Selatan telah mengusulkan hak interpelasi kepada Pimpinan DPRD Nias Selatan. Ke enam Faraksi tersebut yaitu, 1. Fraksi Nasdem ditandatangani oleh SATULO TAFONAO, 2. Fraksi Gerindra ditandatangani oleh ARIS AGUSTUS DACHI, 3. Fraksi PKPI ditandatangani oleh IKHTIAR TELAUMBANUA, 4. Fraksi Demokrat ditandatangani oleh KARIAMAN MADUWU, 5. Fraksi PAN ditandatangani oleh Ketua Fraksi YA’ARO ZAMILI, dan 6. Fraksi PDIP ditandatangani oleh Ketua Fraksi SAROZINEMA LAIA, SE (lihat dokumen tayangan berita).

Pada tanggal 25 September 2018, Hak Interpelasi telah dijadwalkan pelaksanaannya oleh Pimpinan DPRD, namun pelaksanaan Hak Interpelasi tersebut tidak berhasil, gagal total karena dari 35 jumlah anggota DPRD Nias Selatan hanya berkisar 14 orang yang hadir (lihat foto tayangan berita)
Budieli Laia S.Pd sebagai Komisi A DPRD Nias Selatan, saat di wawancarai di gedung DPRD Nias Selatan jalan Sonigeho km 3 Telukdalam Minggu (30/09/2018). Beliau menyampaikan, memang DPRD Nias Selatan sebelumnya telah berjanji namun penyebab gagalnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Defenitif tersebut akibat kekurangan anggaran dan masalah waktu.
jadi “intinya bahwa untuk tahun 2018 ini tidak ada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah Kabupaten Nias selatan karena tidak ditentukan di PAPBD 2018”, ungkap Budieli laia.

Pada tanggal 03 Oktober 2018 (lihat foto tayangan berita), anggota DPRD Ya”aro Zamili mengatakan, dalam hal ini kita di DPRD Nias Selatan telah bekerja namun kita tidak tahu bagaimana teman – teman lainnya “mengapa tidak pro dengan aspirasi masyarakat tersebut, mungkin bisa saja juga ada hubungan politiknya dengan Pemerintah” sembari menyebutkan… dan saya mungkin tidak sampai disitu, nah itu urusan mereka juga, katanya.

Ya’aro Zamili mengatakan bahwa mengenai Pilkades tersebut, sebelumnya 6 Fraksi di DPRD Nias Selatan, telah mengusulkan hak interpelasi melalui Pimpinan DPRD Nias Selatan.

Namun hari H pelaksanaannya pada tanggal 25 Sepetember 2018 hanya 14 orang DPRD Nias Selatan yang hadir sehingga tidak memenuhi kuorum dan akhirnya gagal.

Seingat dia, yang hadir pada hak interpelasi tersebut yaitu Yaaro Zamili, Sifaoita Buulolo, Ikhtiar Telaumbanua, Marthalena Duha, Serius Halu, Legat Harita, Hasrat Laia, Y. Berkati Sarumaha, Satulo Tafonao, Kariaman Maduwu, Yulinar Bidaya, Sarozinema Laia dan Sidiadil Harita.

Yaaro Zamili sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Nias Selatan, menghimbau masyarakat agar tidak hanya menyudutkan anggota DPRD Nias Selatan tentang Pilkades Nias Selatan, sebaiknya masyarakat juga mari bekerjasama untuk terus bersama sama mendesak Pemerintah Daerah. ujarnya di kantor PAN Telukdalam (03/10/2018)
(MZ/AG)

Lewat ke baris perkakas